Tentang Musik Indonesia di Era Reformasi

Ketika jatuhnya Orde Baru, muncul banyak perdebatan dan spekulasi di kalangan intelektual, birokrat, komposer, dan jurnalis tentang peran seperti apa yang mungkin akan dimainkan oleh pemerintahan demokratis yang baru terpilih saat itu dalam mempromosikan kesenian dan musik ke kancah internasional, terlebih yang bernuansa lokal. Tapi sayangnya, sebagaimana yang dijelaskan buku bertahun 1981 yang ditulis etnomusikolog Australia Margaret J. Kartomi, Five essays on the Indonesian arts: music, theatre, textiles, painting, and literature, kebijakan pemerintahan yang baru itu justru cenderung terpengaruh dan menyesuaikan kekuatan pasar untuk menanggapi berbagai isu kesenian, khususnya soal musik.

Beruntung, usai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dipilih secara demokratis pada 1999, geliat perusahaan rekaman musik Indonesia mulai bangkit dan membuka bisnisnya kembali. Meskipun harganya meroket akibat krisis moneter yang sedang berlangsung kala itu, mereka mulai membeli peralatan studio baru dari luar negeri dan membuat rencana untuk merilis album baru dari berbagai band Indonesia. Gempita yang sama juga terjadi di industri pers musik Indonesia. NewsMusik, misalnya, majalah musik bulanan berbahasa Indonesia yang konten tulisannya dianggap meniru Rolling Stone, berhasil terbit untuk pertama kalinya pada Januari 2000. Majalah ini meliput bermacam isu musik, dari musisi populer lokal hingga luar negeri. Majalah ini berhenti terbit di akhir 2002.

Seolah tak terimbas oleh krisis ekonomi Indonesia ketika itu, industri musik Tanah Air terus memulih dalam rentang waktu 1999 sampai 2001 atau Era Reformasi, sebagaimana dibuktikan dengan jumlah album baru yang sukses dirilis pada tahun-tahun itu, meskipun kesuksesannya belum kembali ke tingkat sebelum krisis. Masih dalam bukunya itu, Kartomi menguraikan salah satu perkembangan penting dalam industri musik Indonesia adalah lagu-lagu bernada protes, yang dirilis industri musik arus utama pada periode pasca-Soeharto di 1999 hingga 2001, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan masa-masa menjelang akhir Orde Baru. Tapi demikian, berkebalikan dengan itu, selama periode yang sama lagu-lagu yang dibuat grup rock ‘underground’ Indonesia justru banyak yang bernada protes, di mana kebanyakan bersifat sinis dan sindiran mengenai keadaan masa itu yang tak sejalan dengan cita-cita Reformasi.

Menariknya, dalam catatannya berjudul Modern Noise, Fluid Genres: Popular Music in Indonesia 1997– 2001, Jeremy Wallach mengatakan, lirik protes pada lagu-lagu mereka itu ditulis tidak dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia. “Salah satu alasannya adalah kelompok-kelompok ‘underground’ ini lebih leluasa melakukannya daripada di masa Orde Baru, yang ketika itu menulis lagu-lagu protes terhadap pemerintah terutama dalam bahasa nasional mereka dapat dijebloskan ke penjara,” tulis Wallach dalam bukunya bertahun 2008 itu.

Menyangkut lagu-lagu berbahasa internasional yang banyak digunakan oleh musisi, terutama mereka yang ‘underground’ itu, di era Soeharto memang tak dilarang bahkan ia bisa dikatakan memberi dukungan. Ini bisa dibuktikan dengan derasnya label rekaman internasional yang  menjual barang dagangannya kepada konsumen Indonesia. Pada masa pemerintahannya pula, siapapun seniman musik yang memakai bahasa Inggris dalam lagunya atau gaya bermusik mereka meniru band luar negeri, Soeharto sama sekali tak mengolok-olok. Selain itu, mulai tahun 1970-an, ketersediaan pemutar kaset atau tape recorder yang umumnya dijual murah membuat sebagian besar penduduk Indonesia dapat menikmati lagu-lagu dari band luar negeri. Sejak ada tape recorder itulah industri musik populer di negara-negara berkembang mulai berevolusi, termasuk di Indonesia. Seperti halnya di India, Yaman, Thailand dan negara berkembang lainnya, corak musik Indonesia kian identik dengan band internasional.

Tape recorder memungkinkan siapa saja mudah mengakses musik yang tengah beredar di kancah global, termasuk genre rock,” tulis Wallach lagi. Berbeda dengan pendahulunya, Soekarno, yang nasionalis, di mana pada masa kepresidenannya dari 1949 sampai 1966 sangat mengharamkan musik Barat. Malah, ia menyebut pemusik yang rujukannya ke Barat itu sebagai “penyakit sosial”. Genre rock and roll, yang dianggap berasal dari Barat juga oleh Sokarno, ia cela. Ia bahkan menyinggung rock and roll dengan sebutan “ngak-ngik-ngek”. Meski begitu, tak jauh beda dengan Soekarno, di bawah Orde Baru Soeharto, musisi, terlebih yang populer, terus dihadapi ancaman hukuman atau sensor oleh pemerintah. Tapi, hal ini tidak menghalangi sebagian dari mereka – termasuk Rhoma Irama, Harry Roesli, Iwan Fals, Slank, dan Dewa 19 – untuk membawakan lagu-lagu yang dipandang sebagai kritik terhadap rezim Soeharto.

Walaupun ada pelecehan, penyensoran, dan bahkan pemenjaraan dari para pemusik yang mengkritik Soeharto, namun nilai positifnya daripada Soekarno adalah ia bisa memberi ruang kreatif yang lebih pada musisi yang ingin bentuk musiknya merujuk ke Barat.

Kembali ke dunia musik di Era Reformasi. Satu dari sekian masalah besar yang sudah lama melanda dunia rekaman Indonesia, dan kian ramai sejak Era Reformasi, ialah maraknya pembajakan. Wallach mencatat, di Indonesia pasca Era Reformasi, rasio kaset musik original yang dijual ketimbang kaset bajakan adalah sekitar 1:8. Angka ini lebih besar dibanding pada awal 1990-an atau sebelum krisisi moneter melanda, yang rasionya 1:6. Akibatnya, meskipun potensi pasarnya besar, industri musik Indonesia cukup kecil. Berita baiknya, Era Reformasi sebagai titik awal di mana tidak ada satu pun perusahaan rekaman yang mendominasi, malah perusahaan musik besar multinasional seperti EA, Sony, BMG, maupun Universal harus bersaing ketat dengan label musik nasional macam Aquarius, Musica, Bulletin, dan Virgo Ramayana, serta dengan ratusan label rekaman independen yang lebih kecil lainnya.

Berbeda dengan industri film Indonesia, di mana perusahaan fim besar nyaris musnah oleh membanjirnya film-film Hollywood dan film asing lainnya ke dalam negeri, berbagai pemain di industri musik Indonesia relatif cukup bisa bertahan bahkan terkadang lebih berkembang – walaupun kehadiran musik luar negeri sangat mencolok di pasar musik Indonesia kala itu. 

Usai MTV mulai ditayangkan di televisi nasional Indonesia pada 1995, hal ini berdampak besar pada musisi generasi baru terlebih yang lahir di masa menjelang Era Reformasi. Mulai dari tahun-tahun itu, video klip band-band luar negeri yang ditayangan MTV itu punya pengaruh besar pada tren musik Indonesia. Harus diakui, transformasi politik 1998-1999 tampaknya berdampak lebih kecil pada musik Indonesia dibandingkan dengan diperkenalkannya MTV, meskipun jauh sebelum MTV tayang corak musik Indonesia sudah sangat kosmopolitan akibat tape recorder.

Teks: Emha Asror
Visual: Arsip dari Berbagai Sumber

The Box Perkenalkan Formasi Baru Lewat Live Session

Pandemi yang sudah berlangsung selama dua tahun ini telah membuat kita semua kembali dari awal. Menyusun ulang rencana dan mulai menata kembali langkah-langkah yang akan diambil. Kini industri sudah mulai...

Keep Reading

Sajian Ska Berbeda dari Slowright

Slowright, unit ska dari kota Malang baru-baru ini telah melepas album mini teranyarnya bertajuk Believe. Dirilis oleh label rekaman yang bermarkas di Yogyakarta, DoggyHouse Records, lewat rilisannya kali ini Slowright...

Keep Reading

Zizi yang Menyapa Kampung Halaman Lewat Hometown Tour

Setelah menyelenggarakan showcase perdananya yang bertajuk Unelevated Intimate showcase di Bandung pada akhir Februari lalu. Kini, Zizi kembali ke rumah tempat ia tumbuh dan menemukan passion terbesar dalam dirinya. Ia...

Keep Reading

Realita Kaum Pekerja di Nomor Kolaborasi Dzulfahmi dan Tuantigabelas

Dzulfahmi, MC dari kolektif Def Bloc dan Dreamfilled yang bermukim di Jakarta baru-baru ini (6/5) telah memperkenalkan karya terbarunya bertajuk “Rotasi”. Lewat rilisannya kali ini Dzulfahmi menggaet salah satu nama...

Keep Reading