Pada 2019, Makassar Biennale, ajang seni rupa internasional hadir mengusung tema “Maritim: Migrasi, Sungai, dan Kuliner”, yang berlangsung pada 1 September – 31 Oktober 2019 di empat kota/kabupaten di dua provinsi, yakni Kota Makassar, Parepare, Bulukumba (Sulawesi Selatan), dan Tinambung & Pambusuang di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Sementara itu, pra event Makassar Biennale (MB) 2019 sudah berlangsung sejak Februari hingga Agustus 2019 di empat wilayah di dua provinsi, dan tiga negara (Indonesia, Filipina, dan Taiwan). Beberapa kegiatannya, di antaranya: Soundsphere I & II, Peluncuran Animasi Kampung Kota “Paropo 3 S”, Pameran Makassar Art Initiative Movement (MAIM), Peluncuran dan diskusi buku “Kota Diperam dalam Lontang/City Soaked in Drinking Stall (Makassar), Diskusi buku “Halaman Rumah/Yard” (Parepare dan Polman), Global Hakka Clocks & Mapping Project (Sanwan, Taiwan), dan Cookout (Davao, Filipina).

Pada pelaksanaan 2019, Makassar Biennale menegaskan komitmennya pada khalayak perihal eksistensi ajang dua tahunan ini untuk menyemarakkan dunia seni rupa Indonesia dan internasional dengan menghubungkan jaringan-jaringan komunitas dan berbagai kalangan untuk berbagi pengetahuan di dalamnya.

Makassar Biennale melebarkan jangkauan ke publik dan proses dialog-belajar di empat wilayah di dua provinsi, yang akan menjadi bagian utama dari MB 2019. Wilayah pertama, Makassar sebagai kota pelabuhan utama di Indonesia Timur, berkembang pesat selama berabad-abad oleh perdagangan rempah-rempah, teripang, dan kopra.

Wilayah kedua, Parepare adalah kota pelabuhan utama kedua di Sulawesi Selatan setelah Makassar. Di Pelabuhan Cappa Ujung, Parepare, sejak lama berlangsung perdagangan dan migrasi dari dan menuju Sulawesi bagian selatan.

Wilayah ketiga, Bulukumba terkenal sebagai Butta Panrita Lopi—tanah para pembuat perahu pinisi yang ulung. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Makassar Biennale berproyeksi melebarkan lokasi belajar di dua komunitas, yakni Uwake (kelompok masyarakat yang berkonsentrasi pada sungai utama di wilayah ini, Sungai Mandar, Tinambung) dan Nusa Pustaka (perpustakaan di Desa Pambusuang yang selama ini menyediakan bacaan bagi masyarakat pesisir).

Tiga subtema yang hendak ditampilkan dalam ajang Makassar Biennale 2019 yang mendampingi tema utama “Maritim”. Pertama, Migrasi: perpindahan manusia ke wilayah satu dan wilayah lainnya yang memungkinkan berlangsungnya perkembangan yang tak terhingga—dari ras, barang, jasa, pemikiran, hingga wabah. Kedua, Sungai: sebagai penghubung antara hulu dan hilir, sekaligus menunjukkan komitmen Makassar Biennale dalam menunjukkan tema “Maritim” sebagai sebuah ekosistem—bukan terbatas pada wilayah perairan laut. Ketiga, Kuliner: salah satu bagian terpenting dalam kebudayaan manusia sekaligus segi yang sangat terbuka dielaborasi dalam ajang seni rupa, baik sebagai seni rupa maupun festival kewargaan.

Perhelatan Makassar Biennale 2019 akan menekankan pada penyikapan isu-isu kemasyarakatan dengan menumbuhkan penyebaran pengetahuan dalam berbagai praktik—mulai dari dialog, praktik dan belajar bersama dalam bentuk residensi, hingga kegiatan berbentuk ekspedisi—yang melibatkan masyarakat luas dan beragam pihak-pihak yang dipandang penting terlibat.

Menekankan pendidikan dan riset kebudayaan masyarakat maritim secara luas, Makassar Biennale 2019 mengarusutamakan dan mengelaborasi wacana maritim, dan kerja bersama antara komunitas dan masyarakat tempatan, kawasan, bangsa, dan negara.

Selain pameran utama yang ditampilkan dalam ajang MB 2019, kegiatan pendukung lainnya yang menjadi bagian dalam ajang ini, yakni kegiatan paralel (open studio seniman, bedah buku, diskusi panel, workshop), residensi, simposium seni rupa dan masyarakat maritim, magang bagi para profesional muda dan kalangan pelajar lain, pameran bagi komunitas dan usaha kecil menengah Makassar dan sekitarnya.

Sementara itu, pembukaan Makassar Biennale 2019 akan berlangsung pada hari Minggu, 1 September 2019 mulai pukul 18.30 Wita di Gedung Kesenian Societeit de Harmonie Makassar, dan akan dibuka oleh Direktur Jenderal Kebudayaan RI, Dr. Hilmar Farid.