Meski era reformasi telah berlangsung selama 21 tahun, nampaknya negeri ini masih jauh dari kata aman. Beberapa waktu lalu, sosial media dikejutkan dengan tagar #ReformasiDikorupsi, yang menandakan telah berlangsungnya sebuah gerakan rakyat masif penuh kesadaran kritis dan bersifat organik.

Dalam kurun waktu 15 hari, sejak 16 hingga 30 September, berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, tani, kelas pekerja, sampai pelajar berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersama-sama meneriakkan #ReformasiDikorupsi: Mosi Tidak Percaya. Gelombang aksi massa pun terjadi di berbagai titik, mulai dari Ibu Kota Jakarta, Papua, Riau, Medan, Palembang, Lampung, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Makassar, Manado, Kendari, Palu, Tarakan, Samarinda, hingga Banda Aceh.

Setidaknya ada tiga isu utama yang menjadi penyulut ledakan aksi masa tersebut: asap kebakaran hutan di Karhutla, pelemahan KPK, serta sikap DPR yang telah memfasilitasi produk-produk legislasi tidak pro rakyat dan berpotensi menyengsarakan banyak pihak.

Upaya parlemen melegalisasi perampasan hak melalui undang-undang sebenarnya nyaris dialami oleh seniman musik/musisi atau penikmat musik melalui munculnya Rancangan UU Permusikan. Untungnya RUU ini bisa dihadang dan batal dibahas berkat penolakan yang masif dari para musisi.

Atas dasar kegentingan tersebut, pada Rabu, 9 Oktober 2019, tergelarlah sebuah dialog sekaligus pernyataan sikap dari para musisi bertajuk Musisi Juga Rakyat: Ikut Mendesak Tapi Santuy, di Roti Bakar Baper, Jalan Karet Pedurenan No. 52, Jakarta Pusat. Beberapa diantara yang hadir adalah Cholil Mahmud, Danto ‘Sisir Tanah’, Fajar Merah, Iksan Skuter, Jason Ranti, Melanie Subono, dan Rara Sekar.

“Musisi memang bukan ahli hukum, tetapi itu tidak lantas menjadi alasan untuk diam saja karena kita bisa belajar dari pihak-pihak yang mengkajinya sehingga kita tahu apa masalahnya dan bagaimana harus bersikap,” ungkap Danto pada sesi dialog. Ia pun menekankan  bahwa musisi itu juga rakyat. “Jadi ketika ada RUU yang tidak berpihak pada rakyat, semua rakyat termasuk di dalamnya adalah musisi perlu mengambil sikap, misalnya dengan mendorong supaya RUU tersebut dibatalkan”.

Jason Ranti, akrab disapa Jeje, menyentil peserta yang hadir terkait tuntutan masyarakat luas soal aksi damai. “Seberapa banyak sih aksi-aksi massa selama ini yang membuahkan hasil atau memberikan dampak dan perubahan? Justru kemudian pertanyaannya adalah apakah karya-karya kami ini mampu memberikan dampak bagi gerakan?”.

Iksan Skuter pun menekankan  bahwa lirik dalam lagu yang dilahirkan oleh musisi seperti dirinya harusnya bisa menjadi pemantik agar masyarakat mampu berpikir kritis dan dapat membangun solidaritas dalam gerakan. “Kita harus terus berkarya untuk membangun nalar kritis dalam situasi di mana kita menghadapi dua permasalahan besar, yakni kemiskinan dan kebodohan. Bodoh kemudian dimiskinkan dan miskin kemudian dibodohkan, siklus ini terus saja berulang”.

Terkait hal tersebut, Fajar Merah mengungkapkan kekhawatirannya. “Lirik lagu bernuansa kritik yang dinyanyikan oleh musisi-musisi sebenarnya juga menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk bergerak. Saya malah takut teman-teman musisi saya yang menyanyikan lagu kritis justru ditembak mati seperti yang dialami John Lennon”.

Cholil Mahmud juga mengutarakan bahwa aktivisme riil yang dilakukan musisi paling terlihat di RUU Permusikan. Hal itu bisa jadi bukti bahwa musisi memiliki kekuatan untuk mendesak dan menyuarakan pendapat mereka.

“Beberapa musisi mulai bersuara untuk hal yang mudah mereka pahami, seperti RKUHP, tapi masih kurang. Musisi miskin imajinasi padahal seharusnya kita mau tidak mau ikut dalam proses demokrasi, dan kita harus berjuang bersama sebagai manusia. Saya setuju dengan Jeje bahwa kita punya cara masing-masing untuk berjuang tapi pada titik situasi tertentu kita harus bersama-sama turun ke jalan melakukan protes untuk mempertahankan tatanan demokrasi yang kini kita nikmati,” jelasnya.

Di akhir dialog yang dimoderasi oleh Rara Sekar dan Danto tersebut, para musisi partisipan menyatakan tiga poin kesepakatan:

  1. Mendukung 7 Desakan #ReformasiDikorupsi yang menjadi benang penjahit tuntutan pergerakan mahasiswa buruh, tani, nelayan, pelajar dan masyarakat biasa di pelbagai kota.
  2. Mendukung nilai anti-korupsi dan menolak pelemahan KPK, untuk itu mendesak dengan santuy tapi benar-benar mendesak, agar Presiden segera mengambil keputusan untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Pencabutan Revisi UU KPK yang baru saja disahkan dan memberlakukan kembali secara penuh UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK.
  3. Bersolidaritas kepada para demonstran yang menjadi korban kekerasan aparat hingga nyawanya melayang, demonstran yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit dan demonstran yang hari ini masih ditahan.

Teks: Rizki Firmansyah
Visual: Arsip Musisi Juga Rakyat