Polemik kebijakan KPU yang memperbolehkan gelaran konser musik luring untuk Pilkada 2020 terus berlanjut. Di tengah laju kurva kasus Covid19 yang semakin melonjak tajam, kebijakan ini tentu mengundang ragam respon yang negatif, terlebih dari  para pekerja seni –khususnya musisi- yang telah rela kehilangan mata pencahariannya  demi menekan penyebaran virus agar kondisi lekas membaik. 

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Rabu (16/09) jagat media sosial diramaikan dengan sebuah kabar bahwa KPU telah mengijikan para calon pemimpin daerah untuk menyelenggarakan konser musik di daerah pilihnya masing-masing. Kebijakan ini tentu bukan tanpa dasar, sebab  KPU telah mengeluarkan 7 aturan yang tertuang dalam Pasal 63 PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang mekanisme kegiatan kampanye yang diizinkan dalam Pilkada. Diantaranya adalah rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazaar dan/atau donor darah; peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau melalui media daring.  Pemilihan kepala daerah ini dijadwalkan terselenggara pada bulan Desember mendatang.

Dengan dikeluarkannya aturan tersebut tentu menuai banyak kecaman dari para warga net maupun pelaku musik itu sendiri. Seorang pengamat musik cum manager Seringai, Wendi Putranto, dalam ungahan twitternya secara eksplisit menyatakan kegeramannya atas kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU. Ia menyebutkan bahwa selama 6 bulan terakhir para pelaku industri musik di Indonesia yang terdampak telah ikhlas kehilangan pekerjaannya demi keselamatan masyarakat. 

Baru baru ini sebuah petisi penolakan konser musik pada Pilkada 2020 telah dibuat oleh akun bernama Dede MSSFunkdelic melalui website change.org. Dalam petisinya tersebut ia menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk satu suara menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU mengenai konser musik yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang.     

“Diperbolehkannya Konser selama Pilkada yang akan berlangsung dlm bbrapa bulan ini mencederai hakikat hidup para pekerja seni yg sedari awal Pandemi berusaha untuk menahan diri mengikuti Peraturan yg berlaku. Pekerja Seni bahkan bahu-membahu ikut berkampanye agar masyarakat Disiplin dan BerAdaptasi Kebiasaan Baru salah satunya dengan Social Distancing dan Pakai Masker” tulis dalam petisi

 “Bagaimana mungkin dalam keadaan seperti ini diperbolehkannya Konser hanya karena akan berlangsungnya sebuah Kegiatan Politik bernama PILKADA. Satu kata dari kami “LAWAN”, kita semua terdampak namun kita semua harus Disiplin agar Pandemi ini cepat Berlalu. Batalkan Izin Konser Pilkada dalam UU nomor 6 tahun 2020, jaga Disiplin agar tidak tercipta CLUSTER baru, terima kasih” tutup dalam Petisi tersebut 

Jika setuju dengan petisi tersebut, kalian bisa langsung berpartisipasi dengan cara klik gambar di bawah ini. 

Tak hanya di Indonesia, musim pemilihan umum pun kini sedang terjadi dipelbagai negara, salah satunya adalah Amerika yang kini sedang ramai dengan kampanye dua kandidat presiden, yaitu Donald Trump dan pesaingnya Joe Biden. Agaknya Indonesia perlu mencontoh mekanisme kampanye di Amerika, dimana kegiatan kampanye kedua paslon yang sedang bersaing tersebut sepenuhnya dilakukan secara virtual untuk menghindari kerumunan masa. Tapi jangan mencontoh Donald Trump ya, yang menggunakan lagu tanpa seizin musisi ataupun management untuk kepentingan kampanyenya.    

Teks: Dicki Lukmana
Visual: Arsip dari Berbagai Sumber